Meskipun UUPK telah tujuh betas tahun berlaku di Indonesia, berdasarkan data pengaduan yang masuk ke BPKN, BPSK, REI, dan Kementerian Perdagangan, permasalahan konsumen apartemen menduduki posisi kedua tertinggi setelah perbankan dan leasing. Klausula baku dalam PPJB apartemen mencerminkan keseimbangan kedudukan antara konsumen dengan pengembang. Pokok masalah adalah bagaimanakah pengaturan klausula baku dalam hukum perlindungan konsumen dalam persoalan pembangunan properti apartemen)?, apakah pelaksanaan klausula baku dibidang hunian vertikal sudah menciptakan keadilan bagi konsumen?, bagaimana konstruksi pengaturan klausula baku dibidang hunian vertikal dimasa mendatang? Jenis penelitian adalah non doctrinal dengan pendekatan socio legal. Pradigtna yang digunakan adalah kens/mkt/risme dan pat tistpatorts-kooperatif dengan pendekatan legal hermeneutic. Instnunen penelitian adalah penulis sendiri didukung wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder clan primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan validasi data secara triangulasi. Penarikan kesimpulan secara deduktif. Regulasi pelaksanaan klausula baku terkait perlindungan konsumen dalam kepemilikan apartemen di Indonesia diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2011 jo.KUHPerdata Buku Ketiga (Perikatan) serta peraturan terkait lainnya. Ada tiga faktor mendasar belum terwujudnya nilai keadilan bagi konsumen, yaitu pertama dad aspek substansi (regulasi), dimana penerapan regulasi belum efektif berjalan baik dalam prakteknya.
Oleh :
Ni Gusti Nyoman Renti Maharaini
