Kerusakan yang terjadi di hampir semua Daerah Aliran Sungai membawa dampak pada terjadinya permasalahan lingkungan dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaaan di sekitarnya. Permasalahan yang paling sering terjadi terkait dengan kerusakan DAS antara lain banjir, longsor, kekeringan, polusi air dan lain sebagainya. Di era otonomi, kerusakan DAS secara garis umum terjadi karena perencanaan tata ruang disusun melalui pendekatan administratif bukan didasarkan pada pendekatan geografis. Dengan cara pendekatan admin¬istrative, masing-masing kota maupun kabupaten menyusun rencana tata ruang didasarkan pada kepentingan internal dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan melakukan percepatan pembangunan di sektor ekonomi. Hal ini membawa konsekuensi pada terjadinya eksploitasi sumberdaya alam/lahan untuk kegiatan sektor ekonomi yang biasanya merupakan sektor ekonomi perkotaan (non-pertanian) karena dianggap memiliki laju pertumbuhan ekonomi tinggi. Sebagai akibatnya, terjadiperubahan tata guna lahan yang signifikan dari peruntukan lahan yang memiliki daya resapan air tinggi ke peruntukan iahan perkotaan. Untuk menangani kerusakan DASserta sekaligus meminimalkan terjadi permasalahan lingkungan maka penyusunan rencana tata ruang kota maupun kabupaten haruslah didasarkan pada pendekatan geografis. Cara pendekatan ini dapat dilakukan jika terdapat koordinasi (kerja sama) antar daerah yang baik serta didukung oleh ketersediaan sistem perundang-undangan. Keyword: DAS, Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten
Oleh :
Endrawati Fatimah
