Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) telah memasukkan amendemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2023. Gagasan amendemen UUPK sebenarnya telah lama digaungkan oleh beberapa pihak terhadap penguatan perubahan UUPK, terutama tentang tugas pokok dan fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), peran efektif Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sejak terjadi perubahan sistem transaksi yang disruptif, dari transaksi konvensional menjadi digital.
Oleh :
N. G. N. Renti Maharaini
